BAB 13 Tanggung Jawab Sosial Suatu Bisnis

BAB 13 “Tanggung Jawab Sosial Suatu Bisnis”

NAMA: RIZKI SEPTA ANUGRAH
KELAS: 1EB08
NPM: 27213941

1.        Benturan dengan Kepentingan Masyarakat

Benturan kepentingan Transaksi Tertentu dan Transaksi Afiliasi merupakan hal yang sangat sulit untuk dihindari. Transaksi seperti ini biasa dipraktekan dalam melakukan transaksi bisnis dimana para pihak yang melakukan corporate actionmemiliki benturan kepentingan atau mempunyai hubungan afiliasi. Meskipun pada prinsipnya transaksi bisnis tersebut bertujuan untuk meminimalisir resiko, mempermudah komunikasi atau melanggengkan hubungan bisnis para pihak yang telah terjalin, namun potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan pihak terafiliasi dalam suatu transaksi dapat merugikan para pemangku kepentingan tertentu atau pemegang saham terutama pemegang saham minoritas.

Dalam kerangka Good Corporate Governance, aspek transparansi dan keterbukaan dalam proses Transaksi Afiliasi dan Transaksi Tertentu sangat diutamakan. Hal ini untuk melindungi para pihak termasuk pemegang saham minoritas. Oleh karenanya, Bapepam selaku regulator dan otoritas jasa keuangan telah memberlakukan ketentuan yang  cukup komprehensif tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Transaksi Afiliasi. Namun prakteknya, pemahaman para pelaku usaha tentang benturan kepentingan Transaksi Tertentu dan Transaksi Afiliasi masih harus ditingkatkan. Hal ini sangat diperlukan karena menyangkut aspek keuangan, hukum serta good corporate governance suatu perusahaan.

KLASIFIKASI ASPEK PENDORONG TANGGUNG JAWAB SOSIAL

1.       Dorongan dari pihak luar

Yaitu lingkungan masyarakat sekitar.

2.       Dorongan dari dalam bisnis itu sendiri

Yaitu sisi humanisme pebisnis yang melibatkan rasa, karsa, dan karya yang ijut mendorong diciptakannya etika bisnis yang baik dan jujur.

2.        Dorongan Tanggung Jawab Sosial 

Klasifikasi masalah sosial yang mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial pada sebuah bisnis sebagai berikut :

1.       Penerapan Manajemen Orientasi Kemanusiaan

Kegiatan intern yang muncul bersifat sangat kaku, keras, zakeliyk (saklek), birokratik, dan otoriter. Hubungan yang kurang manusiawipun kerap terjadi antara perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan atapun masyarakat umum.

Manfaat Penerapan Manajemen Orientasi Kemanusiaan

a.     Peningkatan moral kerja karyawan yang berakibat membaiknya semangat dan produktivitas kerja.

b.  Adanya partisipasi bawahan dan timbulnya rasa ikut memiliki sehingga tercipta kondisi manajemen partisipatif.

c.    Penurunan absen karyawan yang disebabkan kenyamanan kerja sebagai hasil hubungan kerja yang menyenangkan dan baik.

d.      Peningkatan mutu produksi yang diakibatkan oleh terbentuknya rasa kepercayaan diri karyawan.

e.  Kepercayaan konsumen yang meningkat dan merupakan modal dasar bagi perkembangan selanjutnya dari perushaan.

2.       Ekologi dan Gerakan Pelestarian Lingkungan

Ekologi yang menitikberatkan pada keseimbangan antara manusia dan alam lingkungannya banyak dipengaruhi oleh proses produksi. Contohnya maraknya penebangan hutan sebagai bahan dasar industri perkayuan, perburuan kuit ular yang diperuntukkan industri kerajinan kulit dan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

3.       Penghematan Energi

Pengurasan secara besar-besaran energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, minyak dan gas telah banyak terjadi. Yang dapat disebut dengan sumber energi alternatif diantaranya adalah pemanfaatan tenaga surya, nuklir, angin, air serta laut. Namun di Indonesia sendiri pemanfaatan sumber energi alternatif masing jarang di gunnakan.

4.       Partisipasi Pembangunan Bangsa

Kesadaran masyarakat pebisnis terhadap suksesnya pembangunan sangat diperlukan karena akan membantu pemerintah menangani masalah pengangguran dengan cara ikut melibatkan penggunaan tenaga kerja yang ada sebagai bentuk tanggung jawab sosial pada lingkungan sekitar perusahaan beroperasi.

5.       Gerakan Konsumerisme

Awal perkembangannya tahun 1960-an dinegara barat yang berhasil memberlakukan undang–undang perlindungan konsumen yang meliputi beragam aspek mulai dari perlindungan atas praktik penjualan paksa sampai pemberian ijin lisensi bagi para petugas reparasi alat rumah tangga.

Tujuan Dari Gerakan Konsumerisme

a.       Memperoleh perhatian dan tindakan nyata dari kalangan bisnis terhadap keluhan konsumen atas praktek bisnisnya.

b.      Pelaksanaan strategi advertensi/periklanan yang realistik dan mendidik serta tidak menyesatkan masyarakat.

c.       Diselenggarakan panel–panel disuksi antara wakil konsumen dan produsen.

d.      Pelayanan puma jual yang lebih baik.

e.      Berjalannya proses publik relation (PR) yang lebih menitik beratkan pada kepuasan konsumen daripada promosi semata.

3.        Etika Bisnis

Merupakan penerapan secara langsung tanggung jawab sosial dalam suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Etika pergaulan dalam melaksanakan bisnis disebut etika pergaulan bisnis. Etika bisnis sangat di perlukan dalam menjalankan kelangsungan hidup perusahaan karena jika suatu perusahaan tidak melaksanakan etika bisnis maka perjalanan hidup perusahaan itu pun akan hancur sedikit demi sedikit bahkan ada yang langsung tutup.

1.       Hubungan Antara Bisnis dengan Langganan/Konsumen

Merupakan pergaulan antara konsumen dengan produsen dan paling banyak ditemui. Karena dalam kenyataan yang ada produsen lah yang membutuhkan konsumen bukan konsumen yang membutuhkan produsen, karena konsumen merupakan aset berharga produsen.

2.       Hubungan Dengan Karyawan

Meliputi penerimaan, pelatihan, promosi, transfer, demosi maupun pemberehentian (PHK). Semua itu tergantung dari kualitas masing-masing tenaga kerja.

3.       Hubungan Antar Bisnis

Merupakan hubungan yang terjadi diantara perusahaan , baik perusahaan kolega , pesaing , penyalur , grosir , maupun distributor.

4.       Hubungan Dengan Investor

Pemberian informasi yang benar antar investor sangat berguna untuk mengetahui info yang sedang up date.

5.       Hubungan Dengan Lembaga–Lembaga Keuangan

Merupakan hubungan yang bersifat financial , berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan. Perusahaan yang baik selalu melaporkan laporan keuangan yang benar kepada Dirjen Pajak.

4.         Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Suatu Bisnis

Beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dapat kita temui di Indonesia adalah :

1.       Pelaksanaan Hubungan Industrialis Pancasila ( HIP )

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) merupakan bentuk pelaksanaan yang telah banyak dijalankan pengusaha dengan karyawannya dan dituangkan dalam buku. Dimana diatur kewajiban dan hak masing-masing pihak. Beberapa contoh hak karyawan adalah cuti, tunjangan hari raya, dan pakaian kerja.

2.       Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL )

“AMDAL di perlukan agar tanggung jawab mengenai lingkungan yang bertujuan menjaga agar lingkungan tempat usah bebas dari limbah”.

3.       Penerapan Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja ( K3 )

“keselamatan dan kesehatan tenga kerja sangat penting agar kelangsungan produksi stabil”

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan ma-syarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident).

4.       Perkebunan Inti rakyat ( PIR )

Pola yang mengintergasikan kebun inti , kebun plasma , unit pengolahan , prasarana jalan , fasilitas permungkimanan , petani plasma dan fasilitas sosial dalam satu kesatuan ekonomi .

5.       Sistem Bapa Angkat – Anak Angkat

Sistem ini melibatkan pengusaha besar yang mengangkat pengusaha kecil/menengah sebagai mitra kerja yang harus mereka bina. Terkadang hal ini menyebabkan masalah kepada pengusaha besar. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran tinggi dalam pelaksanaannya.

SUMBER:
http://mithafilandari.blogspot.com/2013/01/tugas-pengantar-bisnis-bab-13.html

 http://caturdj.wordpress.com/softskill-bab-13-tanggung-jawab-sosial-suatu-bisnis/